Anggota Komisi X DPR, Reni Marlinawati menilai, kebijakan Pemerintah terkait Bebas Visa Kunjungan kepada 90 negara yang berlaku mulai 23 September lalu, tidak berdampak signifikan pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman).

Pasalnya, hingga pertengahan Desember ini, target wisman baru tercapai di angka 8 juta wisman. Sementara, Kementerian Pariwisata menargetkan 10 juta wisman.

Demikian dikatakan Reni, saat rapat kerja antara Komisi X DPR dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya beserta jajaran di Gedung Nusantara I, Rabu (16/12/15). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS).

“Saya belum bisa melihat dampak signifikan dari bebas visa yang diberlakukan sejak 2015 ini. Maka dari itu, kita nanti bisa lihat di akhir 2015 ini, apakah target wisman sebanyak 10 jutanya akan tercapai atau tidak. Kalau tercapai, ya bisa jadi karena dampak bebas visa ini,” analisa Reni.

Namun, politisi F-PPP ini menambahkan, ia belum menemukan data yang menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara jumlah kunjungan wisman, dengan kebijakan BVK itu. Kalaupun ada, namun sangat sedikit sekali. Untuk itu, ia menyarankan perlu adanya evaluasi dari kebijakan ini.

“Tentu harus ada evaluasi menyeluruh. Kemudian kedepannya, tidak menutup kemungkinan menambah jumlah negara-negara yang diberlakukan BVK ke Indonesia,” saran politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Di satu sisi, dengan adanya peningkatan anggaran pada Kemenpar yang mencapai Rp 5,4 triliun pada tahun 2016, Reni berharap dapat menjadi kesempatan Pemerintah untuk melakukan berbagai terobosan, sehingga target 12 juta wisman pada tahun depan bisa tercapai.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR Wiryanti Sukamdani mengatakan, kebijakan BVK ini dapat dipastikan akan memudahkan wisman untuk berkunjung ke Indonesia. Apalagi, jika wisman itu sudah sampai di negara tetangga Tanah Air.

“Jika wisman sudah sampai di Singapura atau di Malaysia, apalagi yang datang dari jauh, Eropa misalnya, kalau nambah satu negara lagi dia pasti akan senang. Tinggal melanjutkan perjalanan sedikit lagi, sudah tiba di Batam, Bintan, atau Jakarta, bahkan Denpasar,” imbuh Yanti.

Namun di sisi lain, politisi F-PDI Perjuangan ini menyoroti masalah destinasi yang bisa dikunjungi wisman. Jika destinasi sudah siap, maka dapat dipromosikan. Jika dibandingkan dengan negara tetangga, Thailand misalnya, kesiapan destinasi Indonesia masih kalah. Makanya, Thailand lebih agresif di promosinya.

“Menurut saya, soal bebas visa itu dipilah-pilah betul negara mana yang menghasilkan wisatawan. Jadi tidak asal negara mana saja. Lebih baik dipilih negara yang dapat mendatangkan wisman ke Indonesia,” saran politisi asal dapil DKI Jakarta itu.

Sebelumnya, Menpar Arief Yahya mengatakan, pada 23 September 2015 lalu, telah diberlakukan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan Perpres No 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan (BVK).

“Penambahan Bebas Visa Kunjungan diberikan kepada Warga Negara Asing dari 90 negara,” jelas Arief.

Arief menjelaskan, hasil penerapan BVK ini, kunjungan wisman pada periode 23 September hingga 24 November 2015, meningkat menjadi 19,7 persen atau sebesar 684 ribu wisman, dibanding periode yang sama pada tahun lalu.

“Untuk penerimaan devisa, meningkat sebesar 20,1 persen atau USD 812,35 juta, dibanding periode yang sama,” kata Arief. (sf,njw)/foto:jaka/parle/iw.